Tentang Komparasi Perijinan

Peta ini dibuat guna memahami rekam jejak perijinan dalam perencanaan pengelolaan/tata guna suatu kawasan yang pada saatnya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Berbagai irisan geometry perijinan antara instansi terkait merupakan obyek yang perlu mendapat perhatian untuk di konfirmasi lebih lanjut. Peta disusun berdasarkan data dari 3 K/L (Kementerian/Lembaga) yaitu KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian ATR ( Agraria dan Tata-Ruang) - BPN (Badan Pertanahan Nasional), serta Perijinan-perijinan wilayah darat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).

Integrasi komposisi layer visual untuk melihat berbagai irisan data dapat memanfaatkan mekanisme overlay/sistem layering pada aplikasi Ark Data Explorer.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK )

Dalam rangka melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, KLHK melalui program Perhutanan Sosial memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam dataset ARK terbagi kedalam kategori:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang ( ATR-BPN )

Tematik Perijinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tersusun atas persil tanah berdasarkan Hak Guna Usaha/HGU, Hak Guna Bangunan/HGB, Hak Pengelolaan (HPL) dan Peta Ijin Lokasi skala 50k. Peta Aset Tanah Milik Negara, Tanah terindikasi terlantar termasuk Peta Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA). Reforma Agraria menyasar lahan-lahan HGU yang terlantar dan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan untuk diredistribusikan kepada penduduk kurang mampu di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan, sekaligus memberi legalisasi atas tanah-tanah negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )

Sebagian besar peta dalam lingkup kementerian ini merupakan basis data wilayah perijinan darat yaitu Peta Penetapan Wilayah Pertambangan Indonesia yang tersusun atas wilayah WUP (Mineral Logam, Mineral non-logam/WUP Batuan, Mineral Radioaktif, WPR, WPN, WUPK). Peta ini merupakan revisi peta penetapan sebelumnya dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM no 3669-3675 Tahun 2017 dengan rincian sbb:

Peta areal Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Kementerian ESDM dengan keterangan lisensi Clean and Clear (CnC), no-SK dan status kegiatan ditambahkan sebagai pelengkap.